media jakarta indonesia

Wamenko Polkam Ungkap Tantangan Penegakan Hukum di Laut

Foto: Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja bahas sistem keamanan laut. (Adrial/mediajakarta)

Jakarta - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menko Hukum, HAM, Imigrasi Yusril Ihza Mahendra dan Wakil Menko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus terkait sistem keamanan laut.

Lodewijk mengatakan salah satu masalah sistem keamanan laut adalah koordinasi yang kurang baik.

Rapat tersebut digelar di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Awalnya Lodewijk menjelaskan ada sejumlah masalah yang telah diidentifikasi terkait sistem keamanan laut.

"Sistem keamanan laut menghadapi beberapa permasalahan, kalau kita identifikasi masalah. Pertama masih lemahnya koordinasi dalam penegakan hukum dan pola keamanan laut yang terpadu," kata Lodewijk.

Dirinya mengatakan ada berbagai pelanggaran yang terjadi di Indonesia seperti penangkapan ikan ilegal dan kejahatan lintas negara. Selain itu adanya regulasi keamanan laut yang belum tersusun secara menyeluruh.

"Regulasi kemanan laut yang belum tersusun secara komperhensif, kemudian berkelanjutan adaptif, responsif dan inklusif. Itu belum ada," kata dia.

Kemudian, dirinya melanjutkan, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum di laut. Dirinya mencontohkan pernah ada lembaga Bakorkamla untuk koordinasi dan dihapus kewenangannya dan menjadi Bakamla.

"Tapi dibubarkan jadi Bakamla. Setelah Bakamla keluar wewenang koordinasi itu ada tapi wewenang penegakan hukum tidak ada. Artinya ya itu Bakamla ini jadi banci lagi," tuturnya.

Untuk itu dirinya merekomendasikan regulasi tunggal untuk melatih tata kelola laut. Selain itu, perlu dibentuk sea and coast guard untuk menggantikan Bakamla.

"Perlu dibentuk sea and coast guard, jadi jangan Bakamla lagi, sea and coast guard Indonesia sebagai leading sector yang memiliki tugas dan wewenang mengkoordinasikan penegakan hukum di laut," ungkapnya.