Deretan LHKPN Utusan Presiden: Ada yang Lebih Kaya dari Raffi Ahmad

Momen saat Utusan Khusus Presiden dilantik di Istana Negara (Grandyos Zafna/mediajakarta)

Jakarta - KPK telah mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Raffi Farid Ahmad selaku Utusan Khusus Presiden Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Selain Raffi, ada LHKPN dari empat Utusan Khusus Presiden lainnya yang telah diumumkan KPK. Siapa saja mereka?

Presiden Prabowo Subianto diketahui telah melantik tujuh orang Utusan Khusus Presiden. Dalam perjalanannya, Miftah Maulana atau Gus Miftah mundur sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Posisi tersebut lowong hingga saat ini. Miftah pun terbebas dari kewajiban melaporkan harta kekayaannya ke KPK.

Saat ini tersisa enam Utusan Khusus Presiden yang masih menjabat. Ini rinciannya:

1. Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan: Muhamad Mardiono

2. Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan: Setiawan Ichlas

3. Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni: Raffi Farid Ahmad

4. Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital: Ahmad Ridha Sabana

5. Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan: Mari Elka Pangestu

6. Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata: Zita Anjani

Hari ini KPK mengumumkan LHKPN milik lima Utusan Khusus Presiden. Satu LHKPN milik Ahmad Ridha Sabana belum tertera di situs KPK. Berikut rincian LHKPN dari lima Utusan Khusus Presiden:

1. Muhammad Mardiono

Mardiono melaporkan LHKPN terbarunya pada 28 Maret 2024. Total dia memiliki kekayaan senilai Rp 1.205.740.907.784 atau Rp 1,2 triliun.

Kekayaan dari Mardiono didominasi oleh aset tanah dan bangunan. Dia melaporkan kepemilikan aset tersebut sebanyak 177. Aset tanah dan bangunan milik Mardiono tersebar mulai dari Sleman, Serang, hingga Cilegon. Nilai keseluruhan aset ini berjumlah Rp 675.070.790.000 atau Rp 675 miliar.

Mardiono juga melaporkan kepemilikan total 15 aset motor dan mobil. Keseluruhan nilai aset yang dilaporkan di sektor ini berjumlah Rp 7.015.350.000 atau Rp 7 miliar.

Dia juga melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya berjumlah Rp 1,125 miliar dan surat berharga sebesar Rp 651.823.794.545 atau Rp 651 miliar. Mardiono juga memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 1,123 miliar dan harta lainnya sejumlah Rp 23,6 miliar.

2. Setiawan Ichlas

Setiawan Ichlas memiliki latar belakang sebagai pengusaha batu bara. Selain itu, usahanya tersebar di bidang mineral, keuangan, hingga energi. Dia dikenal sebagai pemilik Bomba Group, sebuah perusahaan holding atau induk investasi yang membawahkan entitas bisnis di banyak bidang usaha, termasuk di dalamnya agribisnis.

Dalam LHKPN miliknya, kekayaan milik Setiawan Ichlas paling banyak didominasi oleh aset di sektor tanah dan bangunan. Dia memiliki 33 tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan aset mencapai Rp 336.210.640.000 atau Rp 336 miliar.

Setiawan juga melaporkan kepemilikan total delapan motor dan mobil dengan nilai mencapai Rp 25 miliar. Dia turut melaporkan aset harta bergerak lainnya senilai Rp 17,4 miliar.

Aset tanah dan bangunan bukan merupakan kekayaan terbesar dari Setiawan. Asetnya yang paling bernilai merupakan surat berharga. Di LHKPN KPK, nilai aset ini mencapai Rp 820.602.383.188 aatau Rp 820 miliar.

Setiawan memiliki kas dan setara kas sejumlah Rp 132.221.540.906 atau Rp 132 miliar dan harta lainnya bernilai Rp 191.116.180.075 atau Rp 191 miliar. Dia tercatat memiliki utang Rp 3,87 miliar.

3. Zita Anjani

Zita Anjani menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Dia melaporkan kepemilikan kekayaan sebesar Rp 89.751.378 atau Rp 89 miliar.

Dita melaporkan kepemilikan delapan aset tanah dan bangunan. Nilai aset ini mencapai Rp 46.692.392.000 atau Rp 46,6 miliar.

Putri dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ini juga memiliki aset harta bergerak lainnya yang mencapai Rp 30.444.986.000 atau Rp 30,4 miliar. Selain itu, dia melaporkan kepemilikan total empat motor dan mobil dengan nilai sebesar Rp 4,6 miliar.

Zita juga memiliki aset berupa kas dan setara kas sejumlah Rp 6 miliar serta harta lainnya yang mencapai Rp 2 miliar. Dia tercatat tidak memiliki utang saat ini.

4. Mari Elka Pangestu

Dia merupakan Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral. Di LHKPN KPK, ia melaporkan kekayaan berjumlah Rp 89.184.651.460 atau Rp 89 miliar.

Mari memiliki 15 aset tanah dan bangunan senilai Rp 76,3 miliar. Dia juga tercatat hanya memiliki satu unit mobil senilai Rp 156.220.000 atau Rp 156 miliar.

Selain itu, Mari memiliki aset harta bergerak lainnya senilai Rp 1,85 miliar dan surat berharga senilai Rp 16,6 miliar. Dia memiliki kas dan setara kas bernilai Rp 12,4 miliar dan utang sebesar Rp 18,2 miliar.

5. Raffi Ahmad

Utusan Khusus Presiden Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ini mempunyai total kekayaan mencapai Rp 1 triliun. Aset terbanyak Raffi Ahmad berada di sektor tanah dan bangunan. Dia melaporkan kepemilikan 45 tanah dan bangunan yang tersebar Bali, Bandung, hingga Jakarta. Total aset ini mencapai Rp 737.156.947.400 atau Rp 737 miliar.

Raffi Ahmad juga melaporkan 21 kepemilikan motor dan mobil. Daftar kendaraan itu mulai dari mobil Rool Royce, Lamborghini, hingga motor Harley Davidson. Nilai keseluruhan aset ini mencapai Rp 55.144.500 atau Rp 55 miliar.

Dalam LHKPN miliknya, Raffi Ahmad juga melaporkan aset harta bergerak lainnya yang nilainya mencapai Rp 46,7 miliar. Selain itu ia melaporkan aset surat berharga yang nilainya Rp 307.933.603.344 atau Rp 307 miliar.

Raffi Ahmad juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp 17 miliar dan harta lainnya senilai Rp 5 miliar. Dia juga tercatat memiliki utang Rp 136 miliar. Total kepemilikan aset yang dilaporkan Raffi Ahmad ke KPK berjumlah Rp 1.033.996.390.568 atau Rp 1 triliun.

Waka MPR Dorong Inklusivitas Tata Kelola Pemerintahan bagi Kaum Difabel

Foto: Dok. MPR

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) menegaskan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan memiliki perspektif disabilitas harus segera diwujudkan. Hal ini demi pelaksanaan amanat konstitusi yang mewajibkan perlindungan kepada setiap warga negara.

"Kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang memiliki perspektif disabilitas merupakan pekerjaan rumah bersama yang harus segera dituntaskan," kata Rerie, dalam keterangannya, Sabtu (1/2/2025).

Pernyataan itu disampaikan Lestari, Jumat (31/1), saat beraudiensi dengan komunitas penyandang disabilitas di Bali, seperti antara lain Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi Bali, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Bali, dan Persatuan Tunanetra Indonesia Provinsi Bali, di Denpasar, Bali.

Menurut Rerie, sejumlah kendala yang dihadapi penyandang disabilitas seperti sulitnya akses terhadap layanan publik, perbankan, transportasi, dan sejumlah kebutuhan dasar lainnya, harus segera diatasi.

"Saya mendorong berbagai kendala yang dihadapi para penyandang disabilitas itu dapat menjadi perhatian serius dari para pemangku kepentingan di daerah," kata Rerie.

Apalagi, di sejumlah daerah belum memiliki peraturan yang mampu mengakomodasi kebutuhan para penyandang disabilitas yang diamanatkan Undang-Undang No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Menurut Rerie, perjuangan untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak para penyandang disabilitas harus dilakukan bersama, tanpa memandang perbedaan politik, ras dan agama.

"Mari wujudkan perlindungan dan pemenuhan hak yang sama bagi para penyandang disabilitas, yang merupakan bagian dari warga negara Indonesia," pungkasnya.

Buku 'Taufan Al Aqsa' Diluncurkan di MPR, Kupas Hubungan Panjang Palestina-RI

Foto: YPSP dengan Al Fahmi Institute meluncurkan buku 'Taufan Al Aqsa' karya Ustaz Fahmi Salim yang bercerita hubungan panjang Palestina dan Indonesia. (Dwi Rahmawati/mediajakarta)

Jakarta - Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban (YPSP) dengan Al Fahmi Institute meluncurkan buku 'Taufan Al Aqsa' karya Ustaz Fahmi Salim. Buku ini bercerita mengenai hubungan Palestina dan Indonesia yang bukan terjadi dalam hitungan hari.

Acara digelar di ruang rapat pleno MPR RI, Gedung Nusantara V, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025). Acara ini dihadiri Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW), Pendiri Al Fahmi Institute Ustaz Fahmi Salim, hingga Ketua Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban (YPSP) Ahed Abu Al Atta.

Buku 'Taufan Al-Aqsa' terdiri dari 560 halaman yang dibagi menjadi tiga bab. Adapun di dalamnya terdapat 40 artikel yang salah satunya menggambarkan karakter dari Israel.

"Hubungan emosional Indonesia dengan Al-Aqsa dan Palestina ini tidak lahir kemarin sore. Bahkan lebih dari sekadar romantisme narasi agama yang suci. Dalam konteks Indonesia, dalam konteks Indonesia pembelaan terhadap Al-Quds dan Palestina itu sudah merasuk jauh ke dalam jantung Undang-Undang Republik Indonesia 1945," kata Fahmi Salim dalam sambutannya di MPR RI.

Ia mengatakan Indonesia memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina sejak awal. Fahmi menyebut dari pemerintahan era Sukarno hingga Prabowo Subianto, posisi Indonesia tetap sama, yakni memperjuangkan hak atas tanah masyarakat Palestina.

"Lahirnya buku ini bukan tanpa sebab. Karena perjuangan kemerdekaan Palestina itu sudah disuarakan sejak proses pembentukan negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena sebagai bangsa yang terjajah, sama-sama Indonesia dan Palestina itu sebagai bangsa terjajah," kata Fahmi.

"Sejak lalu kemudian era Presiden Sukarno, kebijakan pemerintah Indonesia tidak pernah berubah dan terus berlanjut hingga era Presiden Prabowo Subianto yang merupakan janji komitmen politik beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia," tambahnya.

Ia merangkum tiga bab pada buku yang diluncurkan hari ini, di mana pada bagian pertama dijelaskan terkait watak dari Israel. Pada bab kedua, diterangkan bagaimana Nabi Muhammad SAW meletakkan Baitul Maqdis atau kota suci di Palestina pada setiap hari umat muslim di dunia.

Adapun pada bab ketiga, digambarkan bagaimana kemenangan Palestina atas wilayahnya dan munculnya aksi gencatan senjata. Fahmi berharap melalui buku ini, usaha memperjuangkan Palestina tak berhenti begitu saja.

Dalam kesempatan yang sama, Fadli Zon mengapresiasi peluncuran buku atas Palestina ini. Ia menyebut melalui buku tersebut dapat tergambar dukungan bangsa Indonesia ke Palestina yang tak pernah putus.

"Tentu kita juga mengapresiasi buku 'Taufan Al-Aqsa' yang ditulis oleh Pak Ustaz Fahmi Salim, saya kira ini menunjukkan dan mencatat bagaimana perjuangan rakyat Palestina sekaligus juga dukungan dari rakyat Indonesia di dalam berbagai macam literasi karena literasi ini sangat penting, buku-buku ini sangat penting untuk memahami perjuangan Palestina dalam menuju kemerdekaan dan kedaulatannya," ujar Fadli Zon.

Hal senada juga disampaikan oleh Hidayat Nur Wahid, ia menilai buku tersebut sebagai penggambaran kemenangan rakyat Palestina. Menyelamatkan Palestina, kata dia, sama saja dengan menjaga peradaban dunia.

"Adanya buku, adanya produk ilmiah yang ditulis di saat yang diberikan untuk memastikan kemenangan peradaban, menghentikan kejadian Israel dan menyelamatkan masyarakat dunia dengan peradaban yang diajarkan oleh Islam dan kembali ditampilkan oleh orang-orang Mujahidin di Gaza," imbuhnya.

Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Diundur, Mendagri Ungkap Instruksi Prabowo

Presiden Prabowo Subianto dan Mendagri Tito Karnavian (Kris/mediajakarta)

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan rencana pelantikan kepala daerah nonsengketa disatukan dengan hasil putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK) telah dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto. Tito mengatakan Prabowo memberikan arahan agar pelantikan kepala daerah dibuat secara efisien.

"Saya menyampaikan dan melaporkan kepada Bapak Presiden, adanya putusan sela ini, yang memungkinkan pelantikan serempak tahap kedua, yang setelah ada putusan dismissal, itu jaraknya nggak terlalu jauh," kata Tito di Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

Tito mengatakan Prabowo ingin pelantikan daerah dilakukan dengan efisien. Tito mengatakan pemerintah pun sepakat untuk menyatukan kepala daerah nonsengketa dan hasil dismissal.

"Nah, beliau berprinsip bahwa, kalau memang jaraknya nggak terlalu jauh, untuk efisiensi, sebaiknya satukan saja. Antara yang nonsengketa dengan yang dismissal," ujarnya.

Namun Tito belum dapat memastikan kapan tepatnya pelantikan kepala daerah nonsengketa dan hasil dismissal MK itu akan digelar. Tito mengatakan pihaknya telah menyampaikan ke Prabowo terkait batas-batas waktu yang diatur undang-undang.

"Kami sudah sampaikan kepada beliau (Presiden), ada batas waktu yang memang sudah diatur dalam undang-undang, paling lama, yaitu setelah penetapan, nanti tanggal 5 Februari, oleh Mahkamah Konstitusi, KPU itu punya waktu 3 hari (menetapkan), tambah 3 hari (pengusulan), (total) 6 hari. Kemudian DPRD, 3 hari tambah 2 hari (usulan ke pemerintah). Pemerintah, 20 hari (mengeluarkan keppres)," jelasnya.

"Beliau memberi instruksi kepada saya, prinsip upayakan secepat mungkin, supaya ada kepastian politik di daerah-daerah, kemudian juga untuk efisiensi pemerintahan, supaya semuanya bergerak berjalan, segera, jangan sampai terjadi transisi yang terlalu panjang," imbuh dia.

Diketahui, awalnya pelantikan kepala daerah nonsengketa akan digelar 6 Februari 2025. Sedangkan pelantikan kepala daerah yang bersengketa akan menunggu putusan dari MK terlebih dulu.

Pembacaan putusan perkara pilkada di MK paling lambat dibacakan 11 Maret 2025. Sedangkan batas akhir penyerahan salinan putusan pada 13 Maret 2025.

Namun, di sela-sela jadwal sidang MK, terdapat putusan dismissal. Awalnya, putusan dismissal akan dibacakan pada 11-13 Februari 2025. Kemudian MK mempercepat pembacaan putusan dismissal menjadi 4-5 Februari 2025.

Abraham Peragakan 33 Adegan Bunuh Satpam di Bogor, Farida Felix Menyaksikan

Abraham Micahel memperagakan adegan membunuh satpamnya di rumahnya. (Solihin/mediajakarta)

Jakarta- Polisi menggelar reka ulang kasus Abraham Michael (26) membunuh satpam di rumahnya, Septian (37). Total ada 33 adegan yang diperagakan oleh Abraham dalam reka ulang tersebut.

Pantauan detikcom, reka ulang dimulai sekitar pukul 14.20 WIB di lokasi pembunuhan sekaligus tempat tinggal Abraham, Jalan Lawang Gintung, Kota Bogor. Dalam proses rekonstruksi, tampak tersangka Abraham memperagakan ketika ia tiba di rumah menggunakan mobil.

Anak kandung dari pengacara Farida Felix ini kemudian berjalan kaki dan masuk melewati gerbang rumah. Sejumlah adegan tampak diperagakan Abraham di dalam pos satpam dan di depan gerbang rumah.

Sementara Farida Felix, tampak menyaksikan ketika anak kandungnya memperagakan adegan pembunuhan. Farida tampak duduk di kursi yang sengaja disiapkan di depan pos satpam tempat Abraham mengeksekusi korban.

Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Riznaldi mengatakan, total ada 33 adegan yang diperagakan oleh tersangka Abraham Michael.

Proses reka ulang didampingi pihak Kejari Bogor, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pengacara dan disaksikan ibu kandung tersangka, Farida Felix.

"Untuk kegiatan rekonstruksi untuk sore hari ini kita didampingi oleh Pak Kasi Pidum dan dari LPSK dan kuasa hukum dari Tersangka.

Jadi untuk adegannya sendiri, ini ada 33 adegan, (poinnya) yaitu ABC. Jadi adegan ada 13, cuma ABCD, jadi ada beberapa kali adegan, sehingga total-total ada 33 adegan," kata Aji di lokasi, Jumat (31/1/2025).

Aji mengatakan, tersangka Abraham mengakui perbuatannya dan memperagakan semua adegan dengan lancar. Proses pembunuhan, diperagakan Abraham pada adegan 7-9.

"Untuk prosesnya, Alhamdulillah lancar. Untuk Tersangka, selama melaksanakan rekonstruksi, Tersangka mengakui semua perbuatannya," kata Aji.

"Pada saat pembunuhan itu adegan ke-3, Ke-7, 8, 9," imbuhnya.

Ibas Dorong Kajian Amandemen UUD 1945 Akomodasi Perkembangan Zaman

Foto: MPR

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan perlunya kajian mendalam oleh MPR RI mengenai Pembaruan dan Perubahan UUD 1945. Kajian itu guna mengakomodasi perkembangan zaman serta kebutuhan demokrasi modern.

Hal tersebut disampaikan Ibas ketika memimpin Rapat Pleno Pertama Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, Kamis (30/1/25). Sebagai Wakil Ketua, Ibas mendapat amanat sebagai koordinator Badan Pengkajian.

Pada rapat pleno ini telah dikukuhkan Keanggotaan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Masa Jabatan 2024-2029.

Dalam kesempatan ini, Ibas menyampaikan beberapa hal sebagai 'stressing point' dan bahan diskusi, mencakup isu-isu relevan dengan tugas dan fungsi Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI. Salah satu yang disampaikan Ibas adalah kajian mengenai Pembaruan dan Perubahan UUD 1945.

"Apakah perlu ada amandemen terhadap UUD 1945 untuk mengakomodasi perkembangan zaman dan kebutuhan demokrasi modern? Bagaimana relevansi pasal-pasal UUD 1945 dalam konteks politik dan ekonomi saat ini?" ujar Ibas dalam keterangannya, Kamis (30/1/2025).

Menurutnya, diperlukan kajian mendalam mengenai relevansi pasal-pasal dalam UUD 1945 dengan konteks politik dan ekonomi saat ini, termasuk pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Lebih lanjut, Ibas menegaskan pentingnya memperkuat sistem konstitusional Indonesia agar lebih adaptif dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim, kemajuan teknologi, dan dinamika globalisasi.

"Bagaimana kita memperkuat sistem konstitusional yang mampu menjawab tantangan global, misalnya dalam menghadapi perubahan iklim, teknologi, dan globalisasi?" katanya.

Ia juga menyoroti peran MPR dalam menjaga keutuhan dan penerapan konstitusi di Indonesia serta perlunya mekanisme pengawasan terhadap implementasi undang-undang oleh lembaga negara lainnya.

Sebagai bagian dari lembaga negara yang memiliki mandat dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, Ibas menegaskan bahwa MPR harus terus berperan aktif dalam mengawal implementasi Pancasila di tengah tantangan zaman.

"Bagaimana MPR dapat berperan dalam menjaga dan mengawal implementasi Pancasila sebagai dasar negara di tengah tantangan zaman?" imbuhnya.

MPR memiliki tanggung jawab dalam memperkuat konsensus nasional serta memastikan persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Selain itu, Ibas juga menekankan perlunya MPR sebagai lembaga yang mengontrol dan mengawasi jalannya demokrasi di Indonesia.

Di akhir pemaparannya, Ibas menyampaikan harapannya agar Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI periode 2024-2029 dapat melaksanakan tugas konstitusionalnya dengan baik demi penyempurnaan sistem ketatanegaraan Indonesia dan pelaksanaan UUD 1945.

"Semoga Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR masa jabatan 2024-2029 dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya dengan baik demi penyempurnaan sistem ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945, dan pelaksanaannya," ucapnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan lembaga riset independen, universitas, serta organisasi masyarakat sipil, termasuk media, guna meningkatkan kualitas dan objektivitas kajian yang dihasilkan.

"Semoga dengan kerja sama yang solid, kita dapat menghadirkan sistem ketatanegaraan yang lebih kuat dan demokratis, yang mampu menjawab tantangan zaman serta membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," tutur Ibas.

Senada dengan yang disampaikan Ibas, salah satu anggota K3, Sodik Mudjahid juga menyampaikan perlunya implementasi yang kuat untuk improvement "peningkatan" dalam pembahasan Komisi Kajian Ketatanegaraan ke depannya.

Sebagai informasi Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI diketuai oleh Taufik Basari (Nasdem) dengan wakil ketua: Djarot Saiful Hidayat (PDIP), Rambe Kamarul Zaman (Golkar), Hamonangan Hutabarat (Gerindra), dan Ajiep Padindang (Golkar).

Jumlah anggota K3 total 65 orang; 9 PDIP, 9 Golkar, 8 Gerindra, 6 Nasdem, 6 PKB, 5 PKS, 5 PAN, 4 Demokrat, dan 13 DPD. Anggota K3 memiliki latar belakang yang beragam mulai dari profesor, master hukum, dosen, politikus, hingga aktivis pendidikan dan pembinaan masyarakat.

2 Anak Kena DBD, Legislator Gerindra Lakukan Fogging di Sidoarjo

Foto: dok. Gerindra

Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), melakukan pengasapan (fogging) di Kelurahan Sidokumpul, Sidoarjo, Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya penanggulangan demam berdarah dengue (DBD) setelah adanya laporan warga yang terinfeksi.

Bambang Haryo menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pencegahan penyebaran nyamuk Aedes aegypti yang menjadi penyebab utama DBD.

"Kami berharap kegiatan ini dapat membantu mengurangi populasi nyamuk Aedes aegypti dan risiko penyebaran DBD," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (30/1/2025).

Di wilayah tersebut, tercatat dua anak menjadi korban DBD. Namun, keduanya telah mendapatkan perawatan dan dinyatakan sembuh.

Untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, Bambang Haryo mengambil inisiatif pribadi dalam menanggulangi penyebaran nyamuk dengan melakukan fogging.

Selain melakukan fogging, Bambang Haryo juga mengajak warga untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan dengan menerapkan metode 3M (menguras, menutup, dan mengubur) guna mencegah berkembangnya jentik nyamuk.

"Saya minta masyarakat juga melakukan antisipasi dini dengan menerapkan 3M. Kami juga memasang poster imbauan di beberapa titik agar masyarakat lebih memahami pentingnya pencegahan DBD," katanya.

Menurutnya, menjaga kebersihan lingkungan dan menghilangkan genangan air merupakan langkah utama dalam mencegah DBD. Dalam kesempatan tersebut, Bambang Haryo juga mengunjungi dan memberikan bantuan kepada dua anak yang sebelumnya terjangkit DBD.

"Kami akan terus mengajak warga supaya melakukan upaya hidup bersih supaya penyebaran nyamuk DBD bisa diantisipasi," pungkasnya.

Kegiatan fogging dan edukasi ini merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian legislator Gerindra terhadap kesehatan masyarakat, khususnya dalam mencegah wabah DBD di wilayah Sidoarjo.

Tawuran Maut di Pebayuran Bekasi Perang Sajam hingga 'Tongkat Malaikat'

Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa mengatakan apra pelaku tawuran saling serang dengan sajam hingga 'tongkat malaikat'. (dok. Istimewa)

Jakarta - Tawuran antarpemuda di kawasan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, memakan korban jiwa. Kedua pelaku saling serang dengan senjata tajam.

Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa menjelaskan aksi tawuran tersebut terjadi di Jalan Pebayuran-Sukatani, pada Minggu, 26 Januari 2025, dini hari. Satu orang remaja berinisial MA (17) tewas dalam aksi tawuran tersebut.

"Para pelaku ini melakukan tawuran dengan membawa senjata tajam untuk menyerang korban MA hingga mengalami luka di bagian pinggang yang mengakibatkan korban meninggal dunia," kata Kombes Mustofa dalam keterangannya, Kamis (20/1/2025).

Empat pelaku ditangkap dalam kasus ini. Mereka adalah AR alias B (18), AJS alias A (18), BR alias P (22), dan MFH alias F (16).

Tawuran Beradu Sajam

Kombes Mustofa menjelaskan awalnya kelompok korban dan pelaku bertemu di Jalan Pebayuran-Sukatani, Pebayuran, Kabupaten Bekasi, pada Minggu (26/1), sekitar pukul 03.10 WIB. Mereka saling beradu senjata tajam.

"Kemudian, melintas tersangka BR dengan mengendarai sepeda motor, di mana pada saat itu tersangka BR memutarbalikkan sepeda motor kemudian turun hendak membantu tersangka AR yang dalam keadaan kalah," jelasnya.

Senjata 'Tongkat Malaikat'

Salah satu tersangka berinisial BR membawa senjata tajam berupa parang bergagang panjang yang mereka sebut sebagai 'tongkat malaikat'. Saat bertemu di TKP, kelompok BR dan korban saling serang dengan menggunakan senjata tajam masing-masing.

"Tersangka BR mengambil senjata tajam berupa parang atau 'tongkat malaikat' yang terbuat dari besi pipih dengan panjang ± 168 cm dengan ujung plat besi segitiga yang runcing dan tajam dari tangan tersangka AR," paparnya.

Tersangka BR kemudian mengayunkan sajam itu ke arah lawan hingga keduanya saling 'perang' sajam. Ayunan sajam tersangka BR kemudian mengenai korban MA.

"Korban MA jatuh di jalan cor-coran dan kemudian menjatuhkan diri ke sungai dangkal di sebelah jalan yang kemudian berdiri dan lari ke persawahan," ungkapnya.

Korban Tewas

Mengetahui korban tersungkur, tersangka BR dkk kemudian melarikan diri. Sementara korban kembali ke jalan cor-coran dan melambaikan tangan ke arah teman-temannya namun akhirnya terjatuh.

"Korban saat itu sempat dilarikan ke rumah sakit, namun meninggal dunia dalam perjalanan," imbuhnya.

Sementara itu, Kapolsek Pebayuran Kompol Hotma Sitompul mengatakan saat ini para pelaku diamankan di Polsek Pebayuran. Keempat pelaku ditangkap di 3 lokasi berbeda.

Sejumlah barang bukti disita, antara lain sebilah sajam 'tongkat malaikat, sebilah celurit bergagang kain merah, dan sebilah senjata tajam jenis corbek ukuran 187 cm.

Pria di Pandeglang Ditangkap Polisi Usai Bawa Motor Hasil COD

Gambar ilustrasi (Agung Pambudhy/mediajakarta)

Jakarta - Kepolisian sektor (Polsek) Cadasari di Kabupaten Pandeglang Banten berhasil mengamankan seorang pria inisial DR. Pria berusia 26 itu diamankan setelah diduga mencuri sepeda motor.

"Kami menerima informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana pencurian, penipuan dan atau penggelapan dengan terduga pelaku DR yang saat ini telah kita amankan di Polsek," kata Kapolsek Cadasari, Iptu Widi Utomo kepada wartawan di Pandeglang, Rabu (29/1/2025).

Widi mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa (28/1) kemarin, di Kelurahan Kadu Merak, Kecamatan Karangtanjung, Pandeglang. Widi menjelaskan pelaku melakukan aksinya dengan berpura-pura membeli motor korban dengan sistem cash on delivery (COD) alias jual beli dengan transaksi bertemu di lokasi secara langsung.

Widi melanjutkan pelaku kemudian berdalih meminta kepada korban untuk melakukan test drive motor yang hendak dibeli. Namun katanya, pelaku malah membawa kabur motor korban.

"Saat test drive pelaku membawa motor korban," katanya.

Widi belum bisa memastikan berapa kali korban melakukan aksinya. Saat ini katanya, penyidik kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang merupakan warga Kabupaten Tangerang.

"Masih dalam proses pemeriksaan," katanya.

Menurutnya, pelaku dijerat dengan Pasal 362 Jo 378 tentang pencurian dan penggelapan dengan ancaman 5 tahun penjara.

Kuliah Kedokteran Gratis di Unhan, Mahasiswa Palestina Terima Kasih ke Prabowo

Puluhan kadet dari Palestina sudah menjalani kuliah gratis di Universitas Pertahanan (Unhan) (Foto: Dok. istimewa)

Jakarta - Puluhan kadet dari Palestina sudah menjalani kuliah gratis di Universitas Pertahanan (Unhan) sejak 2 tahun lalu. Salah satu kadet, Jana Abu Salha berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto.

Untuk diketahui, program kuliah gratis di Universitas Pertahanan (Unhan) untuk para kadet dari Palestina ini merupakan inisiatif Prabowo saat menjadi Menteri Pertahanan. Jana mengaku sangat terkesan dengan perhatian dan kontribusi Indonesia untuk Palestina baik dalam hal dukungan politik, pendidikan dan bantuan kemanusiaan.

"Saya sangat terkesan dengan kontribusi pemerintah Indonesia kepada warga negara Palestina. Indonesia telah menunjukkan solidaritasnya lewat dukungan politik, bantuan kemanusiaan, pendidikan.

Salah satu contoh yang sangat saya syukuri adalah pemberian beasiswa kepada anak-anak Palestina, termasuk saya sendiri untuk belajar di Indonesia secara gratis," ungkap Jana, dalam keterangan Tim Media Prabowo, Rabu (29/1/2025).

Lebih lanjut, Jana yang berkuliah mengambil jurusan kedokteran ini mengaku mendapatkan banyak manfaat berkuliah di Unhan di antaranya sebuah dedikasi, disiplin yang menjadi motivasi baginya dan teman-temannya. Menurutnya, hal ini merupakan dukungan nyata bagi generasi muda Palestina yang menghadapi masalah keterbatasan pendidikan.

"Ini adalah bentuk dukungan nyata yang memberikan harapan bagi semua generasi muda Palestina yang menghadapi keterbatasan pendidikan, kesempatan pendidikan dan Hak Asasi Manusia secara umum," kata Jana.

Karena hal ini, Jana sangat berterimakasih. Menurutnya Indonesia adalah sahabat sejati yang peduli pada keadilan.

"Atas nama rakyat Palestina kami berterimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat dan pemerintah Indonesia secara umum terkhusus kepada yang terhormat Presiden Prabowo Subianto. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya," kata Jana.

Program beasiswa untuk Jana dan 22 Kadet dari Palestina ini adalah program inisiatif dari Menhan Prabowo saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Para Kadet ini memulai pendidikan di Unhan sejak tahun 2023.

Upaya Prabowo memfasilitasi program beasiswa S1 Unhan RI bagi Pemuda Pemudi Palestina merupakan salah satu bentuk kepedulian dan kerja sama antara Indonesia dengan Palestina.

Adapun program studi yang diikuti pemuda pemudi Calon Kadet Palestina yaitu jurusan kedokteran militer, farmasi militer, teknik sipil, teknik tenaga listrik, teknik mesin dan rekayasa keamanan informasi selama lima tahun ke depan.

Kemensos Dirikan Dapur Umum & Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Jakarta

Foto: Kemensos

Jakarta - Kementerian Sosial RI (Kemensos) bergerak cepat menangani banjir yang terjadi di wilayah Jakarta. Berbagai bantuan telah disalurkan dan pendataan bagi warga terdampak masih terus dilakukan.

"Kemensos telah bergerak menyalurkan bantuan logistik ke wilayah yang terdampak banjir di antaranya Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Tagana juga langsung dikerahkan dalam pendataan sejak banjir melanda," kata Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos Masryani Mansyur dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1/2025).

Kemensos telah menyalurkan bantuan logistik sebanyak dua tahap. Bantuan tahap pertama melalui gudang pusat logistik Bekasi yang terdiri dari 2.000 paket makanan siap saji, 200 paket family kit, 200 paket kidswear, 250 lembar kasur, 250 lembar selimut, 100 lembar tenda gulung, 400 paket lauk pauk siap saji, dan 10 unit tenda keluarga dengan total bantuan senilai Rp 578.250.000,-.

Selanjutnya, Kemensos menyalurkan bantuan tahap kedua melalui gudang logistik Dinsos Provinsi DKJ yang terdiri dari 150 lembar matras, 150 paket kidsware, dan 30 lembar selimut.

Foto: Kemensos

Selain bantuan logistik, Tagana bersama dengan Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Jakarta juga mendirikan tiga dapur umum di masing-masing lokasi pengungsian yang berada di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Utara.

Dapur umum tersebut didirikan untuk memenuhi kebutuhan dasar para penyintas banjir. Sebanyak 12.360 box diproduksi dalam sehari untuk tiga kali makan.

Sebagai informasi, hujan dengan intensitas cukup tinggi mengguyur Jakarta dan sekitarnya hingga menyebabkan genangan banjir di beberapa wilayah.

Dari kejadian tersebut warga yang di wilayahnya terdampak banjir terpaksa mengungsi. 1.171 jiwa mengungsi di enam titik pengungsian di wilayah Jakarta Barat, 574 jiwa di tiga titik pengungsian di wilayah

Jakarta Utara, dan 550 jiwa di empat titik pengungsian di wilayah Jakarta Timur dengan dua titik pengungsian masih dalam proses pendataan. Hingga saat ini, tidak ada laporan korban jiwa dan luka.